Setelah Muktamar, Santri Diajak Melek Politik Tanpa Kehilangan Adab

JOMBANG, Gedung SMK Kreatif Hasbullah masih riuh ketika Muktamar Literasi Santri 2026 resmi ditutup, Sabtu, 29 Agustus 2026, malam. Namun di salah satu ruangan, diskusi justru baru menghangat.

Forum "Jagongan Arah Politik Kiai, Gus, dan Santri" yang digagas Komisi Literasi Politik dan Kebangsaan AIS Nusantara menjadi ruang paling jujur malam itu. Ratusan peserta duduk bersila dengan penuh antusias. Yang dibahas bukan lagi siapa yang akan menang dalam pemilu. Yang dibahas adalah bagaimana santri tidak kehilangan jati dirinya di tengah pusaran politik.

Politik Adalah Wasilah, Bukan Tujuan Akhir

Gus Aham Mansur membuka diskusi dengan pernyataan yang lugas. "Politik itu wasilah, bukan tujuan. Tujuannya adalah kemaslahatan umat."

Pernyataan itu menjadi pemotong wacana politik yang kerap terjebak pada soal dukung-mendukung. Padahal, menurut forum, keputusan politik memiliki dampak yang sangat konkret: harga pangan, akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan untuk pesantren, hingga lapangan pekerjaan.

"Menjauhi politik bukanlah jawaban. Tetapi masuk ke dalam politik tanpa kompas juga berbahaya," ujar salah satu pemantik diskusi.

Ujian Terberat: Ketika Pilihan Berbeda dengan Kiai

Bagian paling sensitif dalam diskusi adalah relasi antara santri dan kiai ketika pilihan politik berbeda. Kang Yusuf Haryono menyebut ini sebagai ujian kedewasaan berpolitik.

"Takzim kepada kiai jangan sampai membuat kita buta. Memiliki pilihan sendiri juga jangan sampai membuat kita kehilangan adab," ujarnya.

Forum menegaskan, santri berhak melakukan tabayun, membaca rekam jejak, dan menentukan sikap secara mandiri. Namun semua itu harus dilakukan dengan tetap menjaga adab. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk memutus tali persaudaraan.

Berhenti Menjadi Objek, Mulai Menjadi Subjek

Pesan paling keras dalam forum ditujukan kepada para aktor politik: jangan hanya mendatangi pesantren ketika membutuhkan suara.

Forum mendorong santri untuk bertransformasi dari posisi _maf’ul_ menjadi _fa’il_. Dari pihak yang hanya dihitung suaranya, menjadi pihak yang ikut menentukan arah kebijakan publik.

"Lihat rekam jejaknya. Lihat keberpihakannya. Tanyakan apa yang sudah dia kerjakan untuk rakyat," demikian salah satu dorongan yang mengemuka.

Gus Akif menambahkan, pengaruh seorang kiai sangat besar. Oleh karena itu, tanggung jawabnya juga besar. Politik yang dijalankan kiai harus diukur dengan parameter kemaslahatan, bukan sekadar kalkulasi elektoral sesaat.

Tabayun di Era Layar Ponsel

Tantangan lain yang disorot adalah derasnya arus informasi di media sosial. Di era potongan video dan narasi yang dihasilkan kecerdasan buatan, kemarahan bisa lahir hanya dalam 15 detik.

"Tabayun hari ini artinya memeriksa sumber informasi, menonton video hingga tuntas, dan tidak langsung membagikan," kata salah satu pemateri.

Di titik inilah peran media pesantren diuji. AIS Nusantara, yang lahir dari keresahan atas pemberitaan yang merugikan pesantren, kini dituntut lebih dari sekadar ramai. Media pesantren harus kredibel, akurat, dan berani kritis, bahkan terhadap kelompoknya sendiri.

"Santri Harus Ada di Ruang Strategis"

Menutup jagongan, Koordinator Nasional AIS Nusantara, Ulinuha Lazulfa, menyampaikan pesan penutup. Ia menekankan bahwa santri tidak boleh absen dari ruang-ruang strategis.

"Peran santri hari ini harus aktif. Harus bisa ditempatkan di berbagai sisi strategis: kebijakan, ekonomi, media, dan pengabdian kepada masyarakat," katanya.

Bagi Ulinuha, literasi politik tidak berhenti setelah pemilu selesai. Ia adalah pekerjaan sehari-hari. Membaca kebijakan, mengawasi jalannya kekuasaan, dan tetap menjaga adab kepada siapa pun yang berbeda pilihan.

Catatan Akhir

Muktamar telah selesai. Jagongan telah bubar. Namun pertanyaan besarnya masih menggantung: apakah santri akan terus menjadi kelompok yang hanya diingat ketika suaranya dibutuhkan, atau mulai menjadi warga negara yang ikut membaca, mengkritisi, dan menentukan arah kehidupan bersama?

Di tengah polarisasi politik nasional, forum di Jombang ini menawarkan sebuah jalan: melek politik, tetapi tetap beradab. Kritis, tetapi tetap takzim. Aktif, tetapi tidak oportunis.